INDONESIAKININEWS.COM - Pernyataan Presiden Jokowi jadi sorotan. Baru-baru ini Jokowi menyinggung adanya Kapolda dan Kapolres yang baru dil...
INDONESIAKININEWS.COM - Pernyataan Presiden Jokowi jadi sorotan.
Baru-baru ini Jokowi menyinggung adanya Kapolda dan Kapolres yang baru dilantik tapi justru sowan ke ormas pembuat keributan.
Seharusnya kata Presiden, Kapolda dan Kapolres menjaga wibawa Polri.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, M Rifky alias Eki Pitung mengatakan semestinya Presiden jelas menyebut siapa ormas yang dimaksud meresahkan dan suka membuat keributan.
Mengingat, di Indonesia kata dia, banyak ormas yang terdaftar di Kesatuan Bangsa Nasional ataupun Kemendagri dan Kemenkumham.
"Harusnya kata - kata itu, harus jelas. Kalau meresahkan, siapa yang dimaksud meresahkan. Artinya harus clear. Karena organisasi kan banyak terdaftar di Kesbang nasional, atau di Kemendagri dan seterusnya," kata Eki kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/12/2021).
Menurutnya Kemendagri dan Kemenkumham harus peka terhadap pernyataan Presiden. Sebab keduanya yang mengeluarkan legalitas sebuah ormas.
Sehingga kedua kementerian tersebut perlu melakukan evaluasi terhadap ormas yang teridentifikasi sering berbuat ribut.
"Saya pikir Mendagri yang menaungi keormasan harus peka terhadap pernyataan Presiden. Menurut saya harus ditinjau ulang, setiap organisasi yang mengatasnamakan ormas, dikeluarkan SK Menkumham dan diperpanjang per 5 tahun sekali, itu harus ada evaluasi yang jelas," ujarnya.
Dengan evaluasi ketat yang dilakukan, diharapkan keberadaan atau eksistensi ormas bisa benar - benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah menebar keresahan.
"Agar keberadaan eksistensi mereka benar bisa bermanfaat buat masyarakat. Bukan meresahkan," ucap dia.
YLBHI Sentil Jokowi
Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait Kapolda dan Kapolres yang sowan ke ormas yang sering membuat keributan.
Isnur mengkritik Jokowi yang ternyata juga telah menjadi anggota organisasi Pemuda Pancasila.
“Presiden Jokowi harus introspeksi diri. Dia sendiri yang mencontohkan menjadi anggota ormas tertentu, bahkan menggunakan bajunya,” tegas Isnur kepada Kompas TV.
Bahkan ia menegaskan bahwa seharusnya bekas Gubernur Jakarta tersebut tidak menggunakan atribut ormas.
“Agar dia tidak terlihat berpihak dengan menggunakan atribut ormas. Harusnya memberikan contoh,” kata Isnur.
Namun, Ketua YLBHI periode 2022-2026 juga mengapresiasi teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kapolres karena berkunjung atau sowan ke organisasi masyarakat (ormas) pembuat onar. Namun, Isnur juga mengkritik sikap Jokowi.
“Teguran itu sudah benar. Jangan sampai kepolisian seolah-olah menjadi ‘pembina ormas’. Kepolisian harus netral, semua satwilnya harus tidak memihak,” kata Isnur pada Kompas TV, Jumat (3/12/2021).
Ia pun meminta kepolisian untuk memproses hukum seluruh pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ormas pembuat onar tanpa pandang bulu.
“Kalau ada pelanggaran oleh siapapun, oleh ormas manapun, ya diproses pidananya. Jangan ormas A ditindak, ormas B enggak. Kalau tidak tegas, konflik kekerasan terjadi di mana-mana,” ucap Isnur.
Seperti diketahui, banyak elite politik yang dekat dengan ormas.
Terkait ormas Pemuda Pancasila saja, ada banyak politikus yang menjadi pengurusnya.
Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Sementara, Pemuda Pancasila akhir-akhir ini menjadi pembicaraan masyarakat karena perilaku anggota-anggotanya.
Polda Metro Jaya baru-baru ini menetapkan 15 anggota Pemuda Pancasila sebagai tersangka karena tertangkap membawa senjata tajam saat unjuk rasa pada Kamis (25/11/2021).
Tak cuma itu, lima anggota Pemuda Pancasila lainnya menjadi tersangka karena terlibat pengeroyokan Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali. Pelaku pengeroyokan polisi ini akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP.
Unjuk rasa itu sendiri dilakukan Pemuda Pancasila karena tersinggung dengan ucapan anggota DPR Junimart Girsang yang meminta pemerintah membubarkan ormas itu bersama Forum Betawi Rempug (FBR) yang terlibat bentrok di beberapa tempat.
s: tribunnews.com