INDONESIAKININEWS.COM - Kelompok radikal diduga melakukan penyusupan ke dalam Ormas Islam di Indonesia untuk membawa agenda Khilafah dan ag...
INDONESIAKININEWS.COM - Kelompok radikal diduga melakukan penyusupan ke dalam Ormas Islam di Indonesia untuk membawa agenda Khilafah dan agenda berbahaya lainnya.
Karena itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia.
Audit investigasi itu untuk mengetahui aktivitas kegiatan dari program kerjanya, maupun sumber pendanaan ormas-ormas tersebut.
"Sebaiknya yang di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, disitu kan ada Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kominfo, TNI, Polri, dan lainnya, dan juga meminta informasi dari BIN, sebaiknya harus berani untuk mengadakan penelitian khusus dan audit kinerja ormas-ormas Islam yang dicurigai beraliran radikal," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).
Habib Syakur menjelaskan, kelompok radikal pengusung khilafah menyebarkan dakwah dengan berselimut ormas Islam.
Karena itu, audit investigasi ini justru akan menjaga ormas-ormas Islam yang benar-benar bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara pada umumnya.
"Jadi, disini Densus 88, BNTP, TNI-Polri, Kemendagri, BIN, harus berani untuk mengadakan audit kinerja ormas-ormas Islam tersebut. Karena rentan muncul perselisihan. Perselisihan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal tersebut setelah HTI dan FPI dibubarkan," tuturnya.
Terlebih, lanjut Habib Syakur, ormas Islam tersebut seakan-akan mendukung Ideologi Pancasila. Padahal, mereka hanya untuk menghindari dari pantauan-pantauan pemerintah dan masyarakat.
"Jangan sampai kelompok ini berlindung di balik ormas-ormas Islam yang notabene didirkan untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan persatuan dan kesatuan, tapi mereka memanfaatkanya untuk tujuan tertentu," ungkapnya.
Dari sisi pengawasan, kata Habib Syakur, pemerintah bisa meminta laporan berkala program-program kerja, maupun sumber pendanaan, dari ormas-ormas yang ingin memperpanjangn surat keterangan terdaftar (SKT). Hal ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu syarat perpanjangan SKT.
Menurut Habib Syakur, akan sangat terlihat nanti bila ada ormas yang enggan atau menolak diaudit dengan alasan pemerintah ikut campur dalam keorganisasian mereka.
Padahal, patut diduga sumber pendanaan maupun apa yang mereka lakukan selama ini memang terselubung. Ormas tersebut patut diduga yang menaungi kelompok-kelompok radikal.
Intinya, tegas Habib Syakur, jangan sampai ormas yang tujuan pendiriannya mulia, dimanfaatkan oleh oknum kelompok radikal untuk memecah belah persatuan Indonesia.
Habib Syakur meyakini, dengan audit investigasi itu nanti akan sangat terlihat ormas-ormas selama ini menaungi kelompok radikal.
"Pada dasarnya pendirian Ormas Islam itu baik tujuannya, namun saat sekarang ini harus hati-hati karena banyak yang memanfaatkan itu. Tujuannya menghujat dan memusuhi negara. Nah ini harus disikat habis. Audit ini kan supaya ke depan ormas islam ini lebih selektif lagi terhadap para anggotanya," tukas Habib Syakur.
S:Jurnasnews
