INDONESIAKININEWS.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan tanggapan mengenai sirkuit Formula E yang saat ini sedang dibangun d...
Dikatakan Refly Harun bahwa terlepas dari pro dan kontra pelaksanaan Formula E, sesungguhnya tidak ada poin untuk kembali, yang artinya Indonesia harus menyelenggarakan ajang ini.
Akan tetapi, tutur Refly Harun, masalahnya adalah terdapat kesan bahwa pemerintah pusat tidak mendukung pelaksanaan Formula E ini diselenggarakan.
"Misalnya, seperti melarang penggunaan jalan ibu kota. Awalnya kan di sekitar Monas, sehingga harus menyingkir di tempat di mana DKI mempunyai kuasa penuh, yaitu di Ancol," tutur Refly Harun.
Sedangkan pembangunan sirkuit yang berlokasi di Ancol tersebut terlihat masih belum selesai, mengingat waktu peneyelenggaraan ajang balap mobil listrik dunia itu tinggal lima bulan, yakni bulan Juni.
"Sementara pembangunan sirkuit tersebut terlihat belum selesai, mengingat pelaksanaan tinggal lima bulan lagi. Dan harus dilaksanakan karena bulan Oktober Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatan," ujarnya.
Refly mengatakan ketika Anies mengambil proyek ini, sebenarnya tidak menyangka dunia akan dilanda wabah pandemi Covid-19.
Sehingga, pelaksanaan Formula E yang seharusnya diselenggarakan sekitar tahun 2020-2021 terpaksa harus tertunda karena pandemi, begitu pun dengan pelaksanaan ajang-ajang dunia lainnya.
Lebih lanjut, diungkapkan Refly bahwa proyek Formula E saat ini seperti 'maju kena mundur kena'.
"Mundur, tidak mungkin, karena commitment fee sudah dibayarkan, kalau mundur itu sama saja gubernur Anies membuat 'jeblosan' bagi dirinya sendiri," katanya.
"Tapi kalau maju, terkesan ada keengganan pemerintah pusat untuk menyokong atau mendukung dengan membiarkan Pemprov DKI dan Jakpro memilih lokasi yang masih belum ada aspal sama sekali," sambungnya.
Mengingat kondisi tanah di wilayah Ancol yang masih 'perawan', Refly menuturkan akan membutuhkan usaha yang luar biasa untuk membangun sikuit ini. Tak hanya waktu dan tenaga, tentunya biaya pun akan bertambah besar.
"DPRD DKI yang dikuasai oleh PDIP dengan aliansi stratergis yang paling kuat untuk mengkritik Anies, yang menolak, dan terkesan memang pemerintah pusat pun tidak meng-endorse, padahal kita tahu ada Sirkuit Mandalika, tapi diadakan juga even ketika Covid-19," imbuhnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah pada Rabu, 5 januari 2022.
Ia pun berharap agar saat ini seluruh pihak terkait dapat fokus pada pembangunan sirkuit Formula E serta menjauhkan terlebih dulu persaingan politik 2024.
"Mudah-mudahan, kita jauhkan dulu dari soal persaingan politik 2024, yang penting bagaimana menyukseskan dulu Formula E, karena kalau misalnya ini tidak sukses yang tercoreng kita semua," pungkasnya.
s; pikiran-rakyat.com
