INDONESIAKININEWS.COM - Ingat Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning? dulu pernah kritik pemerintah soal vaksin Covid-19. Ribka Tjiptaning sempat...
Ribka Tjiptaning sempat viral setelah menyatakan menolak vaksin Covid-19.
Dia menyoroti vaksinasi akan menjadi alasan jual-jualan obat kepada masyarakat.
Setelah itu, Politikus PDI Perjuangan ini mengkritik pemerintah soal dugaan bisnis tes Antigen dan PCR.
Ia meminta sejumlah pihak agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan bisnis, termasuk PCR.
Bukan hanya itu, ia menyesalkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes Antigen dan PCR di wilayah Jawa dan Bali.
Menurutnya, dua wilayah itu memiliki mobilitas tinggi sehingga sangat bertolak belakang jika mewajibkan tes antigen dan PCR bagi warga.
"Yang mobilitasnya tinggi kan Jawa dan Bali tapi ya sudahlah karena peraturan seperti itu," kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDIP NTT di Kota Kupang, Senin (15/11/2021).
Lantas bagaimana kabartnya sekarang?
Sebelumnya mengatakan, Covid-19 seharusnya tak dimanfaatkan pemerintah untuk meraup keuntungan.
Ribka menganggap pemerintah hanya membuat alasan terkait potensi lonjakan Covid-19 demi menggencarkan tes PCR.
"Sebenarnya ini jangan dibuat alasan lagi sama pemerintah. Gara-gara libur Natal dan Tahun Baru, rakyat tidak disiplin maka ditemukan virus MU dan MZ, akhirnya kita harus ada lagi APD, pakai masker, PCR," kata dia.
Ia menuding adanya dugaan bisnis PCR ini melihat latar belakang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter.
Budi diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
"Dari dulu kan aku sudah tebak soal itu. Menteri Kesehatan ini kan mantan wakil menterinya Erick Thohir (menteri BUMN).
Ditaruh jadi menteri kesehatan, padahal dia itu bukan dokter. Dia ekonom dan ahli nuklir, kenapa dipaksakan jadi menteri kesehatan," ujar Ribka.
"Kan ada bisnis-bisnis itu yang dulu aku teriakin di situ. Harusnya pemerintah tahu, janganlah berbisnis sama rakyat yang aku ingatin terus.
Negara tidak boleh berbisnis sama rakyatnya, itu yang aku selalu bilang," sambung Ribka.
Kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menyelidiki dugaan kasus PCR senilai Rp 27 triliun oleh sejumlah pejabat negara.
Dalam sambutannya pada acara pelantikan Baguna Daerah NTT, Ribka juga mengkritisi penggunaan vaksin Sinovac yang telanjur dibeli pemerintah Indonesia.
Menurut dia, vaksin itu tidak digunakan di China, tapi malah digunakan oleh masyarakat Indonesia.
"Saya cek teman teman di China, mereka bilang kami tidak pakai Sinovac tapi Sinopharm dan Presiden Xi Jinping pakai vaksin Pfizer.
Sinovac tidak dipakai di China tapi malah dipakai di Indonesia. Kasihan bangsaku jadi bahan percobaan semua," ucapnya.
Akibat kritikannya itu, Ribka mengaku dipindahkan dari Komisi IX DPR RI ke Komisi VII DPR RI.
"Itu risiko pekerjaan saya dan saya yakin suatu saat akan terbukti kebenarannya," ujar dia.
Setelah dipindahkan, Ribka sudah jarang tersorot.
Anak Ribka Tjiptaning Proletariyati, Riyo Kristian Utomo kini menjadi sorotan karena tudingan bisnis obat.
Setelah itu, muncul sosok Riyo Kristian yang disebut terlibat bisnis obat terapi Covid-19, Ivermecti.
Riyo ketahuan setelah sang ibu, Ribka bersikeras tolak vaksin Covid-19.
Tudingan ini bermula saat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19.
Satu di antara nama yang disebut ICW adalah Riyo Kristian.
Lantas, siapakah Riyo Kristian Utomo?
Dikutip dari Kompas.com, Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan nama Riyo tak tercatat dalam akta PT Harsen Laboratories.
Namun, dalam berbagai pemberitaan, Riyo mengaku sebagai Direktur Pemasaran PT Harsen.
"Dia tidak tercatat dalam akta perusahaan PT Harsen Laboratories, tapi dalam berbagai pemberitaan dia diketahui sebagai Direktur Pemasaran atau Direktur Marketing PT Harsen," kata Egi, Kamis (22/7/2021).
Mengutip Tribunnews, Egi mengatakan, Riyo merupakan anak anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning.
Sama seperti sang ibu, Riyo juga kader PDIP.
Egi mengatakan, Riyo menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan.
"Riyo merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan," ungkap Egi, Kamis (22/7/2021).
Lebih lanjut, Egi menyebut Riyo pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan pada Pemilu 2014 silam.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Pemilu 2014, Riyo termasuk dalam deretan calon legislatif di Daerah Pemilihan Banten 7 yang meliputi Kota Tangerang Selatan.
Namun, Riyo gagal kala itu.
Ia kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pada Januari 2021 lalu, nama Riyo sempat ramai dibicarakan warganet Twitter.
Kala itu, foto diduga dirinya menggunakan twibbon "Saya Siap Divaksin", beredar.
Padahal, saat itu sang ibu, Ribka, terang-terangan menolak vaksin Covid-19.
Tak hanya itu, nama Riyo sempat disebut Presiden Direktur PT Harsen Laboratories, Haryoseno, dalam permohonan maafnya terkait Ivermectin.
Dikutip dari Kompas.com, Haryoseno meminta maaf atas sejumlah pelanggaran, termasuk menggiring opini masyarakat awam membeli Ivermectin tanpa resep.
"Kami Direksi PT Harsen Laboratories memohon maaf yang sebesar besarnya kepada Badan POM RI, dimana dalam berbagai media massa Sdr Sofia Koswara, Iskandar Purnomo Hadi, dan dr. Riyo Kristian Utomo yang menyebut diri masing-masing sebagai Vice President, Direktur Komunikasi, dan Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, telah menggiring opini masyarakat untuk melakukan pengobatan Covid-19 sendiri, dan mengakibatkan masyarakat membeli lvermax12 tanpa resep dan pengawasan dari dokter," demikian bunyi paragraf pertamanya yang termuat di Harian Kompas edisi Minggu (18/7/2021).
Ribka Tjiptaning Juga Terseret
Masih mengutip Kompas.com, ICW juga menduga ada keterlibatan Ribka Tjiptaning dalam bisnis Ivermectin.
ICW diketahui menemukan video amatir yang merekam momen Ribka sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana, menerima bantuan dari PT Harsen Laboratories.
"Nah ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran Ribka sejauh ini dalam hal Ivermectin, dan lebih jauh ada peran PDIP di situ."
"Apakah Ribka berjalan untuk kepentingan parpol atau kepentingannya sendiri?" papar Peneliti ICW, Egi Primayogha, Kamis.
"Namun apapun itu, Ribka tetap tercatat sebagai anggota PDIP dan dia punya jabatan di situ."
"Sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan dari PDIP," imbuhnya.
Disisi lain, Ribka secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Ia mengaku tak mengenal PT Harsen.
Tak hanya itu, Ribka juga mengaku tak tahu adanya bantuan sembako dan alat kesehatan dari PT Harsen untuk PDIP.
"Saya tidak pernah tahu," pungkasnya.
s; tribunnews.com
