INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung sempat berbicara terkait Undang-Undang ITE saat wawancara dala...
"Pertama, kita masuk dalam socmed nggak boleh baper, itu harus dihilangkan, mau nggak mau, suka tidak suka, ketika kita sudah tahu kita harus memberi literasi media, memberikan pengajaran kepada publik untuk itu, dengan cara cara yang gampang," kata Pramono seperti disiarkan YouTube Setpres, Sabtu (5/2/2022).
Pramono menyebut, memang dalam bermedia sosial, masyarakat diperbolehkan bebas menyampaikan kritik. Meski begitu, menurutnya, tetap ada rambu aturan, yakni UU ITE, yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
"Nah, sekarang ini social media begitu maju, dan begitu bebasnya, orang mau kritik apa saja diperbolehkan. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika orang kemudian dia tidak belajar bahwa ada rambu-rambu yang harus dia patuhi, yang harus dia ikuti, ada UU misalnya tentang ITE," ucapnya.
Pramono menyayangkan, ketika terkena kasus UU ITE, banyak orang lantas mengaitkan itu sebagai tindakan represif pemerintah. Padahal, kata dia, pemerintah tidak pernah melakukan tindakan represif atau membatasi oposisi menyampaikan kritik.
"Banyak orang terkena persoalan hukum karena melanggar itu, dan itu yang menjadi kemudian mereka menyalahkan pemerintah dianggap melakukan represif, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi, padahal bukan itu," ujarnya.
"Kan banyak sekarang hate speech yang mereka lakukan sendiri, dan sebenarnya dalam satu komentar yang kita baca, hate speech-nya pasti ada, itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum, tapi nanti penjaranya penuh. Jadi, kalau ada hate speech, kita nikmati saja," lanjut dia.
Dia lantas memberi saran agar masyarakat tidak mudah terpengaruh untuk menyampaikan hate speech. "Kalau kita di crowd yang hater-nya terlalu nggak ada batasnya lebih baik kita nggak masuk, karena kita ber-social media untuk menambah teman, menambah relasi, menambah kawan, menambah jaringan," imbuhnya.
s: news.detik.com
