Tribunnews.com/Rizal Bomantama INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I) Habib ...
 |
| Tribunnews.com/Rizal Bomantama |
INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I) Habib Sholeh Al Muhdar menegaskan, Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak butuh pengakuan dari ulama yang tidak jelas asal-usul dan keulamaannya.
Hal itu disampaikan Habib Sholeh menyikapi Ijtima Ulama IV yang menolak pemerintahan Jokowi-maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Ijtimak yang digelar di Hote Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8) itu menilai Jokowi - Ma`ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, bahkan brutal
"Pemerintahan pak Jokowi juga tak perlu pengakuan ulama tidak jelas yang tak punya umat. Masih banyak ulama-ulama yang jelas di negeri ini, dan mengakui kemenangan Jokowi-KH Maruf Amin secara sah dan konstitusional. Bahkan banyak ulama beneran yang mendukung pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf," kata Habib Sholeh, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Menurut Habib Sholeh, peserta Ijtima Ulama VI adalah orang-orang munafik, karena menikmati kepemimpinan dan program-program Jokowi namun menafikan pemerintahan Jokowi.
"Ini kan munafik. Segala hasil jerih payah pak Jokowi mereka nikmati, tapi pemerintahan pak Jokowi gak mengakui. Makanya, justru kami mempertanyakan mereka ulama dari mana. Pak Jokowi tentu tak butuh pengakuan ulama yang tidak jelas itu," tegas Habib Sholeh.
Habib Sholeh juga mengatakan, umat Islam dan bangsa Indonesia tentu mempertanyakan keulamaan orang-orang yang ikut Ijtima Ulama IV. Apalagi mereka deklarasi sendiri kemudian mengoobok-obok barang yang sudah jadi.
"Ulama yang benar itu adanya di majelis taklim, mimbar pengajian, mengajar ngaji, dakwan, ngajak kebaikan, ngurus pesantren, majelis taklim. Itu ulama. Ulama tidak mengurusi sesuatu yang sudah selesai. Pilpres ini kan barang sudah jadi. Lha kok ini pakai nama ulama ngobok-ngobok barang sudah jadi," tandasnya.
Habib Sholeh menilai, para peserta Ijtima Ulama IV itu hanyalah orang-orang yang tak punya pekerjaan. Makanya mencari perkara dengan membuat gaduh Pemerintahan Jokowi yang terus bekerja untuk rakyat.
"Pemerintahan Jokowi ngurusin yang jelas. Membangun infrastruktur, membangun ekonomi agar merata, program sosial dan lainnya. Sedangkan mereka ngapaian aja. Ngajar ngaji dimana, punya murid berapa, dakwah di mana. Kan enggak jelas semua mereka. Malah ngobok-ngobok barang sudah jelas. Ini kan repot," tukas Habib Sholeh.
Sebelumnya, dalam Ijtima Ulama IV diputuskan untuk menolak pemerintahan terpilih sebab menurut pembahasan dalam Ijtimak tersebut, Jokowi - Ma`ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.
"Dengan ini Ijtimak Ulama dan Tokoh ke IV memutuskan, menolak Kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," ujar Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak saat membacakan keputusan Ijtimak.
Yusuf menegaksan, Ijtima Ulama menolak segala putusan hukum yang tidak sesuai prinsip keadilan. Ijtima Ulama juga memutuskan untuk membentuk tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas kematian lebih dari 500 Petugas KPPS dan lebih dari 11 ribu Petugas KPPS yang jatuh sakit.
sumber: akurat.co
