foto: merdeka.com INDONESIAKININEWS.COM - Akibat ulah dari oknum RT yang korpsi dana bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial P...
 |
| foto: merdeka.com |
INDONESIAKININEWS.COM - Akibat ulah dari oknum RT yang korpsi dana bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial PSBB untuk warga terdampak Covid-19 berbuntut panjang.
Wali Kota Depok Idris Abdul Somad tugas Tim Gugus Tugas, Bidang Logistik dan Bantuan Sosial se-Kecamatan untuk melakukan investigasi.
Bansos sebesar Rp250 ribu per KK yang semula diharapkan dapat memaksimalkan penerapan PSBB di kalangan masyarakat ekonomi terdampak.
Dipotong sebesar Rp20.000 hingga Rp150.000 per KK, sehingga Bansos tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Pemotongan Bansos ini, telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Depok.
Imbasnya masyasrakat bertanya-tanya, apakah oknum RT itu bekerja atau ada peran petinggi Kota Depok dibalik itu semua.
Apakah Dinas Sosial Terlibat?
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui keberadaan pembohong pungutan (pungli) Bansos Covid-19 yang dilakukan sebagai oknum RT di Depok.
Hal itu kata Usman, berdasarkan hasil investigasi Tim Gugus Tugas, Bidang Logistik dan Bantuan Sosial Kecamatan-Kecamatan bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota.
“Aku benar, kami sudah terjun ke lapangan dan menemukan keberadaan (pungli) bansos ke masyarakat penerima. Sebenarnya saya nggak mau ngasih komen ah, takut salah, ”tutur Usman, Minggu (19/4/2020).
Namun, Usman menyetujui bahwa pemotongan bansos itu murni persetujuan oknum RT lokal. Pihaknya tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan surat untuk izin RT melakukan pemotongan itu.
“Kita kan ngga begitu. Itu kan oknum RT ya. Tapi sudah ditelusuri benar-benar ada, kami menemukan pemotogan (bansos) yang dilakukan oleh RT. Dapat bansos Rp250 ribu nggak utuh diterima oleh warga, ”tuturmya.
Namun Usman enggan menambahkan ada banyak RT yang melakukan pemotongan itu. Sebagai informasi ada 5.223 jumlah RT se-Kota Depok.
“RT-RT yang melakukan pemotongan itu udah dikasih tahu oleh Lurah dan Camat lokal,” katanya.
Seperti diketahui, selama PSBB Pemerintah Kota Depok menggelontorkan bantuan keamanan jaring sosial sebesar Rp7,5 miliar.
Dana yang bersumber dari APBD Kota Depok 2020 itu, untuk bansos 30.000 KK, Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS), atau warga yang terdampak Covid-19.
Pernyataan resmi Tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok, selasa (14/04) bahwa setiap KK diberi bantuan sebesar Rp250 ribu.
Ironisnya, ada saja jumlah RT yang memotong Bansos sepihak mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.0000 per KK.
Terima warga yang menerima bantuan sebesar Rp250 ribu itu, diterima dan dirugikan dengan adanya pemotongan itu.
Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi teha mengatakan, siapa yang berani melakukan korupsi dana bansos Covid 19 akan menantang seberat beratnya, selian itu KPK juga mengatakan orang yang korupsi dana Bansos Covid akan mati, lantas yakin Kejaksaan dan Kepolisian masih membairkan para RT untuk melakukan korupsi bansos tersebut?.
Sumber: realitarakyat
