INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengaku kerap berkonsultasi dengan kementerian terkait saat...
INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengaku kerap berkonsultasi dengan kementerian terkait saat memilih jajaran direksi di perusahaan pelat merah.
Erick pun mencontohkan, dalam memilih direksi BUMN Karya, dia harus berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kita melibatkan menteri terkait (dalam pemilihan direksi BUMN), karena tidak mungkin (direksi) BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR,” ujar Erick dalam acara Ngopi Yuk, Kamis (18/6/2020).
Selanjutnya, dalam pemilihan direksi BUMN Erick juga mendengar masukan dari pihak swasta.
“Saya mendengar pasar. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar,” kata Erick.
Mantan bos Inter Milan itu pun mengaku tak takut jika mendapat ancaman dalam pemilihan atau pencopotan direksi BUMN.
“Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas ke Presiden. Kedua, kita membangun sistem transparan untuk kita bisa 5 tahun lagi BUMN berubah,” ucap dia.
Rumor Tak Sedap
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade angkat bicara terkait kritikan Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir karena utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Andre menduga kritikan Adian dengan persoalan jatah kursi Komisaris BUMN.
"Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," kata Andre, Minggu (14/6/2020).
Andre menyebut substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat.
"Tidak tepat membandingkan utang BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun," kata Andre.
Menurut dia, tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB.
"Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi di periode 2016-2018 bukan era sekarang," katanya.
Andre juga meluruskan bahwa alokasi dana pemerintah yang sebesar Rp152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan.
Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.
"Dana Talangan hanya sebesar 19,65 Triliun dari 152 Triliun atau sekitar 12 persen dari total dana yang alokasikan. Porsi terbesar 75 persen justru digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar Rp15,5 triliun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara)," kata Andre.
Dana talangan yang disoal oleh Adian ini sejatinya adalah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya.
"Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid-19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," kata Andre.
Menurut Andre, secara objektif dalam delapan bulan kabinet Jokowi periode kedua ini bekerja Erick Thohir termasuk Menteri yang cukup menonjol kinerjanya
"Sebagai Anggota Komisi VI, saya melihat Erick Thohir serius membenahi BUMN. Bung Adian ini kan bertugas di Komisi I, dia tidak update dengan isu-isu di Komisi VI. Lebih baik Adian fokus pada masalah di Komisinya," kata Andre.
S. Trbunnews
