INDONESIAKININEWS.COM - Pengamat politik sekaligus pegiat media sosial, Eko Kuntadhi ikut menanggapi terkait penundaan Pilkada 2022 dan 202...
Dia menjelaskan, apabila Pilkada 2022 jadi diundur ke tahun 2024, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dipenjara karena menyangkut duit hingga ratusan miliaran.
Menurut Kuntadhi, jika Undang-Undang tentang Pemilu berhasil direvisi maka secara tidak langsung membawa beberapa dampak, di antaranya soal dana anggaran yang digelontorkan Anies untuk perhelatan ajang Formula E di DKI Jakarta.
Nah adapun uang yang telah diberikan dalam bentuk uang muka alias DP sebesar 560 miliar rupiah, itupun kata Kuntadhi belum akumulasi dari biaya pengeluaran lainnya.
“Kalau Pilkada 2022 diundur jadi 2024, ini menyangkut soal duit yang sudah keluar untuk ajang Formula E di Jakarta.
Meski sudah dipanjar atau dikasih uang muka, DP Rp560 miliar.
Serta ada pengeluaran ini-itu,” kata Eko Kuntadhi dalam saluran YouTube CokroTV, dikutip Hops pada Jumat, 29 Januari 2021.
Di samping itu, Kuntadhi mengungkapkan ada fakta yang cukup mengejutkan, yakni DKI Jakarta dinyatakan tidak masuk dalam lokasi perhelatan Formula E dunia di tahun 2021.
“Ternyata Jakarta tidak masuk dalam agenda ajang Formula E dunia. Pada agenda 2021 ini, atau kalender 2021 ini, tidak ada nama Jakarta tercantum di sana. Lalu gimana dengan 2022? Kan belum tentu juga,” ujarnya.
Oleh sebabnya Kuntadhi menjelaskan, kalau nanti jabatan Anies habis pada tahun 2022 dan Pilkada jadi diundur serentak 2024, maka mantan Mendikbud ini harus menyerahkan jabatannya kepada pejabat Pelaksana Tugas alias Plt yang dipilih oleh Kemendagri.
Kasus itulah yang dianggap Kuntadhi dapat memenjarakan seorang Gubernur DKI Jakarta yang telah mengeluarkan uang banyak namun programnya tidak berjalan.
“Nah bisa bayangin enggak, jika sampai masa jabatannya habis, sementara ajang balap Tamiya itu enggak juga digelar di Jakarta, padahal duit sudah keluar banyak. Ini kan bahaya, artinya kalau ajang Formula E atau ajang balap ini tidak dilakukan 2022, Anies sudah menyerahkan jabatan, bisa berakibat dia dipenjara,” tutur Kuntadhi.
Lebih lanjut dia menyayangkan kebijakan Anies yang telah membayar uang muka hingga ratusan miliar untuk ajang Formula E, sedangkan acaranya sendiri hingga saat ini belum terlaksana sampai saat ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak perekonomian warga DKI Jakarta yang terkena imbasnya.
Padahal uang senilai ratusan miliar rupiah itu seharusnya bisa digunakan Pemerintah Provinsi untuk melakukan stimulus kepada sejumlah sektor perekonomian di Jakarta.
“Kita sih heran juga. Kalau belum jelas kapan dilaksanakan balapan Tamiya itu, kenapa si Jakarta enggak minta pulangin dulu DP yang udah disetor? Memang duitnya ke mana?” ungkapnya.
“Kan sayang uang ratusan miliar nolnya banyak banget. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, Jakarta butuh duit banyak buat mengahalau dampak pandemi bagi warganya, buat menggerakkan ekonomi di sini,” tambahnya.
Kuntadhi juga menghitung secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan balapan Formula E, yakni sekitar Rp1,6 triliun.
Namun dari besarnya anggaran yang dikorbankan tersebut, dampak ekonomi langsung ke Jakarta cuma sebesar Rp600 miliar, artinya malah merugi dan menombok Rp1 triliun.
“Kalau dihitung-hitung, total biaya untuk ajang balap Tamiya itu, kabarnya mencapai Rp1,6 triliun.
Sementara dalam hitungan para pelaksananya, dampak ekonomi langsungnya buat Jakarta cuma Rp600 miliar. Artinya dengan digelar ajang itu, justru kita nombok Rp1 triliun,” imbuhnya.
S: HopsID
