INDONESIAKININEWS.COM - Anies Baswedan dinilai memiliki jalan cukup terjal untuk dilalui jika ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres...
Pasalnya, mayoritas fraksi di DPR sudah berbalik haluan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada.
Dengan UU tersebut, pelaksanaan Pilkada 2022 atau 2023 kemungkinan besar akan digelar pada 2024 bersamaan dengan Pilpres.
Sementara itu, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada tahun 2022.
Otomatis, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu jelas kehilangan panggung selama dua tahun.
Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Kamis (11/2/2021).
“Itu menjadi tantangan berat bagi Anies mencalonkan di Pilpres 2024. Harusnya punya posisi lain untuk mendongkrak karena kemungkinan Pilkada 2022 ditunda 2024 sesuai UU sekarang,” jelasnya.
Begitu juga sebaliknya, jika UU Pilkada direvisi dan digelar pada 2022 dan 2023, Anies sejatinya sangat diuntungkan.
“Anies dapat terpilih lagi sebagai orang nomor satu di Jakarta. Karena posisinya adalah incumbent,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini juga menyebut, Pilkada 2022 dapat memuluskan Anies untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Dan itu bisa jadi jembatan untuk nyapres karena masih punya kekuasaan seperti Jokowi waktu itu di tengah jalan jadi Gubernur DKI kemudian nyapres,” pungkas Ujang.
Untuk diketahui, Komisi II DPR RI saat ini menjadi sorotan publik terkait dengan pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam UU tersebut diatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak, Bupati, Walikota, Gubenur, DPRD, DPR hingga Presiden.
Belakangan, sejumlah parpol koalisi pemerintah tiba-tiba berbalik arah menolak revisi UU Pemilu tersebut.
Seperti, Partai Golkar dan Nasedem yang tiba-tiba menarik dukungannya untuk mengusulkan pembahasan UU Pemilu.
Padahal sedari awal, parpol pimpinan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto itu setuju dengan usulan revisi UU Pemilu.
Kedua partai tersebut beralasan, pilkada sebaiknya tetap digelar pada 2024 agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.
S: Tribunnews
