INDONESIAKININEWS.COM - Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dipastikan tidak...
INDONESIAKININEWS.COM - Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dipastikan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal tersebut diutarakan Moeldoko berdasarkan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penanganan KKB tidak mengabaikan HAM.
“Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas tetapi tidak boleh mengabaikan HAM,” kata Moeldoko seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA pada Rabu, 28 April 2021.
Moeldoko menambahkan, terkait dengan penanganan KKB Papua pemerintah telah menerima masukan dari berbagai instansi.
Masukan tersebut diberikan oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), sampai Bupati Puncak.
Berbagai masukan yang diberikan, lebih lanjut ditindak lanjuti dengan mengadakan dialog-dialog bersama dengan berbagai tokoh.
Seperti halnya tokoh agama, masyarakat Papua, dan tokoh budaya.
Halaman:
Editor: Aliyah
Sumber: ANTARA
Selain itu, Moeldoko juga mengatakan bahwa terdapat usulan agar tidak menggunakan istilah KKB.
Adapun usulan tersebut, mengganti istilah KKB menjadi teroris.
“Ada usulan tidak lagi menggunakan istilah KKB tetapi teroris. Saat ini usulan tersebut masih jadi kajian bersama,” kata Moeldoko.
Tak lupa, Moeldoko menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Kabinda Papua.
Sebelumnya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko, Indonesia berduka atas gugurnya I Komang Wira Natha.
“Kita semua bangsa Indonesia berduka cita atas gugurnya anggota kita Bharatu Anumerta I Komang Wira Natha,” tuturnya.
Sebelumnya, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya juga wafat.
“Kita semua ingin ada kedamaian di Papua. Inilah bentuk kehadiran negara di tanah yang damai, di Papua,” pungkasnya.***
S: PikiranRakyat
