INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Wali Kota Solo, Fransiskus Xaverius (FX) Hadi Rudyatmo mengaku tak pernah diundang dalam setiap kunjungan Pu...
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo itu tak tahu alasan dirinya tak pernah diundang Puan. Rudy menyebut lebih sering bertemu Gubernur Jawa Tangah, Ganjar Pranowo.
"Saya itu kalau ketemu Pak Gubernur, kalau salaman dan lain sebagainya, kening kita yang kita adu. Artinya menyamakan persepsi, berpikir, dan berjuang untuk menyejahterakan rakyat," kata dia dikutip dari Detik.com, Jumat (22/10).
"Dengan Mbak Puan juga sama. Cuman kan ketemunya jarang. Ya ndak tahu Mbak Puan itu. Beliau kalau ke Solo, saya juga ndak pernah diundang," tambahnya.
Rudy mengatakan dekat dengan Ganjar karena sama-sama menjadi kepala daerah. Ia pernah memimpin di Solo selama 15 tahun sebagai wakil wali kota dan wali kota. Sedangkan, Ganjar delapan tahun sejak 2013 menjadi gubernur Jawa Tengah.
Rudy mengaku juga memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menjadi kader PDI sejak 1977 dan lima periode memimpin PDIP di Solo.
"Kita harus bisa memilah dan memilih. Artinya ketika kita bicara di organisasi, Mbak Puan itu Ketua DPP, Bu Mega ketua umum saya. Mas Prananda Ketua DPP, Mas Tatam dengan saya hubungan juga baik, Mbak Puti juga baik. Mbak Sukma juga baik," kata Rudy.
Setelah puluhan tahun menjadi kader PDIP, Rudy mengaku selalu manut dengan arahan Megawati. Termasuk dalam kasus Banteng-Celeng yang baru-baru ini ramai mengemuka di internal partai.
Menurutnya, kasus tersebut mestinya tak lagi diperpanjang. Ia ingin para kader partai yang mendukung Ganjar tak berlebihan sampai menggelar deklarasi.
Ia mengingatkan agar kader mestinya tetap bisa tegak lurus patuh terhadap arahan ketua umum.
Di samping itu, kata Rudy, DPP PDIP tak perlu terlalu keras menyikap kader yang menggelar deklarasi. Ia setuju agar para kader cukup hanya dipanggil agar persoalan itu tak meluas dan mengemuka di ruang publik.
"Makanya kemarin deklarasi jangan disalahkan. Namun suka tidak suka kita harus menerima kenyataan yang ada. Karena hak prerogatif ada di ketum. Tetapi mereka yang berjalan sendiri itu jangan terus divonis begini begitu," katanya.
s: cnnindonesia.com
