INDONESIAKININEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memerintahkan agar pemerintah daerah dan Himpunan Bank Negara (Himbara) seg...
Risma menyebutkan, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran pada bulan Oktober.
Di lain sisi, masing-masing daerah kini mendapat tambahan penerima bantuan, dimana secara nasional besarnya 5,9 juta KPM. Sehingga mau tidak mau Pemda dan Himbara harus berkejaran dengan waktu.
Untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Risma menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021.
"Saya minta pada Minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalur," kata Risma dalam ketarangannya, Minggu, 3 Oktober 2021.
"Saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada bulan Oktober ini. Ini injury time. Kalau tidak bisa masuk nanti tidak akan menerima bantuan," ucapnya lagi.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pekan kemarin, Risma juga menyoroti penyaluran Bansos di Kabupaten Bitung, yang menunjukkan masih ada sekitar 8000-an KPM belum transaksi.
Mensos kembali mengingatkan, di antara ribuan KPM masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak bulan Juli 2020 lalu.
Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Mensos memerintah agar blokir dibuka.
"Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," tuturnya.
Dalam penjelasan kepada Mensos, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mendengar mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, ia kemudian meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
"Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak-balik pak. Bisa kan?" ujarnya.
Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," kata Mensos.
Mensos juga mengintruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.
"Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash," kata Mensos.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara.
Laiknya daerah-daerah lain yang Risma kunjungi, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
s: pikiran-rakyat.com
