INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menjadi sorotan di media sosial lantaran yayasan binaannya, yakni Yayasan ...
Zita menjadi perhatian warganet, karena Yayasan Bunda Pintar tersebut diketahui tidak terdaftar dalam website Kemenkumham. Zita juga diketahui sebelumnya memuji Anies, dan ikut dalam Fraksi yang menolak interpelasi Formula E
Melansir dari kompascom, Yayasan Bunda Pintar tidak terdaftar dalam website administrasi hukum umum (AHU) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dari proses pencarian dengan menggunakan keyword “Bunda Pintar Indonesia”, hasil menunjukan tidak ada Yayasan dengan nama Bunda Pintar Indonesia.
Yayasan yang dianggarkan mendapat hibah Rp 900 juta itu juga tidak aktif mengunggah kegiatan di media sosialnya.
Akun Instagram Bunda Pintar Indonesia @bundapintarindonesia terakhir kali mengunggah foto ucapan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2020 lalu dengan foto Zita Anjani.
Sedangkan akun facebooknya @bundapintarindonesiaofficial mengunggah foto kegiatan Zita Anjani 25 April 2021.
Selain akun sosial media yang tidak aktif, website Yayasan Bunda Pintar Indonesia www.bundapintarindonesia.org tidak bisa diakses.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah senilai Rp 900 juta ke Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang dibina oleh Zita Anjani.
Aliran hibah senilai Rp 900 juta tersebut tertuang dalam data hasil input komponen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2022 yang diterima Kompas.com dari sumber di DPRD DKI Jakarta.
Hibah senilai Rp 900 juta tersebut dikeluarkan dari anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta melalui pemberian hibah.
Adapun nama program pemberian hibah Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta ke yayasan Bunda Pintar Indonesia ditulis “Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.”
Yayasan Bunda Pintar Indonesia mendapatkan dana hibah dengan nama rekening “Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.”
Aktivis NU, Muhammad Guntur Romli mengaku heran mengapa dana hibah itu bisa lolos dari pengawasan. Padahal tidak terdata di Kemenkumham.
“Wakil Ketua DPRD DKI punya yayasan, terus dapat hibah 900 juta, yayasannya gak terdaftar, kegiatannya juga gak terekam. Kok bisa lolos ini @PSI_Jakarta.
Yayasan Binaan Zita Anjani yg Akan Dapat Hibah 900 Juta dari Pemprov DKI Tak Terdaftar di Kemenkumham,” tulis Guntur Romli.
Netizen lain, membagikan rekaman video saat Zita Anjani memuji-muji Anies Baswedan. Dalam video tersebut, Zita menyampaikan bahwa dirinya sangat suka dengan sang gubernur karena sangat kreatif.
“Contohnya dia revitalisasi Taman Ismail Marzuki, di mana gubernur sebelumnya tidak ada yang melakukan…,” Ujar Zita dalam video tersebut didamping Panji Pragiwaksono.
Pada September 2021 lalu, Zita Anjani mengatakan tudingan terhadap tujuh fraksi (Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP-PKB, PAN dan PKS) penolak hak interpelasi Formula E Yang disebut parlemen jalanan merupakan tudingan yang jahat.
“Masa tujuh fraksi dikaitkan parlemen jalanan, dituduh dikasih uang sama Gubernur, itu jahat sekali,” ujar Zita dalam keterangan tertulis, Rabu 29 September 2021.
Zita mengatakan, sebagai salah satu unsur pimpinan perempuan mengajak agar semua pihak tidak gaduh dalam membahas hak interpelasi.
Dia juga menginginkan agar para pengusung hak interpelasi menghormati keputusan tujuh fraksi penolak hak interpelasi dan tidak membuat kegaduhan dengan tudingan yang tidak mendasar.
“Interpelasi ini gaduh, ayo saling belajar menghargai, DPRD ini kan institusi terhormat yang sifatnya kolektif kolegial, tidak boleh ada satu pihak yang merasa lebih senior sampai menghalalkan segala cara,” ucap Zita.
Dia menyebut, warga DKI Jakarta sudah mengerti siapa yang jumlahnya lebih banyak mendukung atau menolak hak interpelasi terkait Formula E.Kan jelas tujuh fraksi ini jumlahnya lebih banyak, kalau ada pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi yang ada di DPRD,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan tindakan penolak hak interpelasi seperti parlemen jalanan.
“Saya juga bingung nih, kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya, M Taufik itu, memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan,” ujar Prasetio, Selasa 29 September 2021.
Politikus PDI-P ini menyebut, tak semestinya suara penolakan muncul di atas meja makan seperti yang dilakukan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dan restoran.
Suara penolakan, ucap Prasetio, harus muncul di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
“Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar,” ucap Prasetio.
Lihat artikel asli
S: Makassar terkini
