INDONESIAKININEWS.COM - Tak ingin isu liar tentang bisnis tes PCR menjadi bola liar, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investaris ...
Luhut sebelumnya dituding berada di belakang PT Genomik Solidaritas Indonesia.
Dia pun memberikan klarifikasinya, Luhut menegaskan, dirinya tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis PT Genomik Solidaritas Indonesia.
Hal itu ditegaskan Luhut menanggapi tudingan dugaan dirinya mendapat keuntungan lewat bisnis tes PCR Covid-19.
"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Luhut melalui unggahan di media sosial Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).
Luhut menambahkan, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.
Menurutnya GSI (PT Genomik Solidaritas Indonesia--red) ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," tambah Luhut.
Ia juga menyebut, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.
"Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal," terangnya.
Luhut menjelaskan alasannya tak menggunakan nama yayasan.
Menurutnya, memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang disembunyikan di situ.
Kedua, lanjut Luhut, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.
Luhut menyebut, keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC wisma atlet.
"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," papar Luhut.
Ia juga mengatakan, pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa Bali dan penurunan displin protokol kesehatan.
"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini, karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," tulisnya lagi.
Namun, Luhut berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi.
"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," kata Luhut.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun antigen.
Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Minta Diusut
Sementara itu Aktivis 98 Simson Simajuntak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan isu tentang dugaan keterlibatan menterinya dalam bisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR).
Jika isu ini terus berkembang bahkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat.
"Presiden Jokowi secepatnya bertindak, segera mengevaluasi para pembantunya yang diduga terlibat dalam permainan bisnis test PCR ini, dan bila terbukti ada pembantunya terlibat, segera dicopot," kata Simson kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Sebagai pendukung Jokowi, Ketua bidang politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) ini tidak menginginkan jika di periode terakhir jabatan presidennya, pemerintahan Jokowi justru tercemar oleh tangan-tangan kotor pemburu rente.
Ditegaskannya, jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang memanfaatkan kekuasaan dengan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongannya.
"Kita semua berkepentingan agar di periode kedua jabatan Presiden Jokowi ini bersih dari segala bentuk tindakan tak terpuji," ujarnya.
Dia mengaku sudah sejak lama mengendus adanya ketidakberesan terkait syarat test PCR Covid-19 seperti mendapat sorotan saat ini.
Simson menaruh curiga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalam pelaksanaan test PCR.
"Kecurigaan saya sudah sejak lama, mengenai mahalnya harga test PCR Covid-19, lalu kengototan pemerintah di dalam menerapkan wajib test PCR sebagai syarat pada seluruh penerbangan. Ini mengindikasikan ada muatan bisnis di balik kebijakan wajib test PCR," katanya.
Dia menambahkan adanya kejanggalan aturan perjalanan penerbangan dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Indonesia sudah memasuki tahun kedua dilanda Covid-19, tetapi masih bersikeras mengimpor alat test PCR, padahal alat ini menurut Simson gampang dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik permasalahan wajib test PCR yang diberlakukan selama Covid-19 melanda kita," katanya.
Isu Tendensius
Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menepis kabar bahwa Erick Thohir masuk ke dalam lingkaran bisnis tes Covid-19, baik itu PCR maupun Antigen.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, tuduhan tersebut sangatlah tendensius dan tidak relevan.
"Isu Pak Erick bermain tes PCR itu, isunya sangat tendensius," ucap Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Menurut Arya, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tes PCR di seluruh Indonesia mencapai total 28,4 juta.
Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir, tercatat hanya melakukan 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.
"(Berdasarkan data) hanya 2,5 persen. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," ungkap Arya.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main," ujarnya.
s: tribunnews.com
