Foto: Instagram @susipudjiastuti115 Sriwijaya Post INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (...
 |
| Foto: Instagram @susipudjiastuti115 Sriwijaya Post |
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Susi Pudjiastuti secara terbuka mulai kritisi pemerintahan Jokowi.
Kali ini, Susi Pudjiastuti mengkritisi soal kebijakan pemerintah yang kembali memutuskan untuk menambah impor Garam pada tahun 2020.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengkritik tidak tegasnya pemerintahan Jokowi atas pencurian ikan oleh kapal nelayan China di Laut Natuna.
Penambahan kuota impor Garam itu naik 0,2 juta ton, yakni dari semula 2,75 juta ton menjadi 2,92 juta ton.
Kekecewaaannya itu dituangkan lewat akun twitternya @susipudjiastuti; pada Rabu (15/1/2020).
Dalam postinganya, Dirinya mengunggah sebuah artikel idtoday.co.
Susi Pudjiastuti pun kembali mengulang judul artikel dalam statusnya.
"Bikin Meringis, Petani garam menangis Impor Garam Makin Sadis," tulis Susi Pudjiastuti.
Beragam tanggapan pun dituliskan masyarakat terkait postingannya tersebut.
Status Susi Pudjiastuti pun dinilainya terkesan sisnis terhadap Pemerintahan Jokowi.
"Bu.. maaf yah bu.. saya sarankan ibu jangan pesimis spti itu.. kok spti sinis," tulis Dharsono.
"Lebih baik ibu sisa umur tetap bkerja untuk nelayan.. bagaimana solusi miningkatkan pendptan para nlayan dan petani grm.. sy yakin ibu lebih banyak simpatik termasuk saya.. trim's," tambahnya.
Membalas pernyataan Dharsono, Susi Pudjiastuti mengaku status yang dituliskannya berasal dari artikel yang disematkannya.
Susi Pudjiastuti pun menegaskan kritiknya disampaikan karena nasib petani garam lokal saat ini.
Petani garam lokal katanya tidak dapat menjual garam hasil produksinya karena pasar lokal dibanjiri garam impor.
"Di atas adalah artikel yg saya tweet, mengingatkan kepada kita akan garam para petani di musim ini yg tidak terjual karena jumlah Impor yg berlebihan," balas Susi Pudjiastuti.
Status Susi Pudjiastuti pun menarik Fahri Hamzah.
Tokoh oposisi Pemerintahan Jokowi itu kembali mengajukan pertanyaan alasan Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk mengimpor garam.
Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.
"Saya termaauk yang tidak bisa mengerti mengapa kita masih impor garam bu... ajaib memang.. negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia kok Import garam...," ungkap Fahri Hamzah.
Postingan Fahri Hamzah pun kembali menarik perhatian masyarakat.
Prokontra dituangkan dalam kolom komentar statusnya.
Alasan Impor garam
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, impor garam yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah keterpaksaan.
Sebab, hingga saat ini kemampuan produksi garam domestik belum bisa memenuhi kebutuhan industri.
"Pada akhirnya, impor itu suatu keterpaksaan. Bukan suatu keharusan. Kalau dalam negeri ada, tentunya tidak akan ada serapan (impor)," ujar Edhy ketika ditemui usai melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Edhy pun mengatakan, salah satu jenis garam industri yang masih belum bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri adalah yang mengandung chlor alkali plant (CAP).
Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan lahan sebesar 400 hektare di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan garam jenis tersebut.
"Kalau ini sudah produksi, harusnya garam-garam kita dalam negeri kita bisa (memenuhi kebutuhan). Ada semangat tadi bahwa impor itu dilakukan kalau terpaksa," kata dia.
Pemerintah pun mengembangkan teknologi geomembran untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi garam nasional.
Kata dia, dari 7.000 lahan yang sudah disiapkan kementerian, sudah menghasilkan produksi signifikan. Satu hektar lahan menghasilkan hampir 30 persen poduksi lebih banyak dan kualitas garamnya lebih putih.
"Terus terang kalau dari kebutuhan nasional kemampuan kita untuk melakukan produksi garam masih ya bisa dibilang setengahnya," jelas Edhy.
"Nah ini yang harus kita dorong. Ini kami cari cara untuk jalan keluarnya bagaimana para petambak Garam penghasilannya baik," tambahnya.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisu Wardhana mengatakan hingga Oktober 2019 pemerintah telah menggunakan kuota impor garam sebesar 2,2 juta ton.
Adapun hingga akhir 2019, kuota impor Garam industri ditetapkan 2,7 juta ton.
Artinya hingga akhir tahun, Kementerian Perdagangan masih bisa menerbitkan kuota impor hingga 500.000 ton lagi.
"Tergantung industrinya, mau direalisasi semuanya atau tidak (kuota impornya)," ujar dia.
S. Tribunnews
